Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengatasi persoalan infrastruktur
Prabumulih GSN –Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD), turun langsung ke lapangan meninjau kondisi jalan rusak yang menjadi perlintasan vital warga Kota Prabumulih, tepatnya di Jalan Nigata dan Jalan Patih Galung Tanjung Raman II.
Langkah ini merupakan bentuk respon cepat atas keluhan Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, yang tidak dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan tersebut karena statusnya adalah aset milik PT Pertamina.
Jalan Nigata yang memiliki panjang 7 kilometer dan Jalan Patih Galung sepanjang 3 kilometer selama ini menjadi jalur utama masyarakat. Namun, karena tergolong jalan industri milik Pertamina, pemerintah kota tidak memiliki kewenangan anggaran untuk memperbaikinya.
Dalam tinjauannya, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengatasi persoalan infrastruktur, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat
Jalan ini milik Pertamina, tapi yang menggunakan juga masyarakat luas. Maka dari itu saya minta kepada PT Pertamina dan SKK Migas agar bisa mengambil bagian dalam perbaikan, supaya warga juga bisa merasakan jalan yang layak seperti di tempat lain,” ujar Herman Deru
Sementara itu, Walikota Prabumulih H Arlan menyebut bahwa usulan pembangunan jalan nigata datang dari keluhan masyarakat, namun karena Hakan tersebut milik Pertamina tentunya Pemkot Prabumulih tidak memiliki kewenangan untuk membangun jalan tersebut
Ini untuk merespon keluhan masyarakat , untuk itu kita mengajak Pak Gubernur dan SKK Migas untuk membantu melalui Bangub, Jika sudah dibangun nantinya mobil Pertamina tidak lagi lewat jalan kota,” tegasnya
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., General Manager Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, Djujuwanto, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumsel
Langkah Gubernur Sumsel HD ini sekaligus menjadi sinyal kuat kepada BUMN dan lembaga terkait agar lebih proaktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan . (and)